Pemerintah Tangani 4,1 Juta Konten Judi Online, Penindakan Bandar Jadi Fokus

JAKARTA – Pemerintah menegaskan pemberantasan judi online tidak dapat hanya mengandalkan pemutusan akses terhadap situs dan akun. Penindakan terhadap bandar serta jaringan di balik aktivitas perjudian dinilai menjadi bagian penting agar kemunculan saluran baru dapat ditekan.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mencatat telah menangani sekitar 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,6 juta berupa situs dan alamat Internet Protocol (IP).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan angka tersebut merupakan laporan perkembangan penanganan, bukan capaian akhir.

“Sekali lagi ini bukan capaian, tapi ini progress report yang perlu kita sampaikan. Seharusnya angkanya di atas itu,” ujar Meutya dalam Peluncuran Sayembara GEBUK JUDOL Ronde 3 di Jakarta Pusat, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pelaku terus beradaptasi setelah akses terhadap situs perjudian diputus. Mereka dapat membuat alamat baru, menggunakan akun lain, hingga memanfaatkan fitur interaksi di platform digital seperti kolom komentar.

Situasi tersebut membuat penegakan hukum terhadap bandar dan jaringan perjudian menjadi semakin penting.

“Kalau tidak dijerat, ya nanti situsnya dibuat lagi dan dibuat lagi,” kata Meutya.

Kemkomdigi juga menemukan sebagian alamat IP yang digunakan jaringan perjudian berada di luar negeri, meski aktivitasnya tetap menyasar masyarakat Indonesia.

Karena itu, pemerintah terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait.

Industri digital juga diminta memperketat sistem deteksi dan pencegahan agar platform mereka tidak dimanfaatkan untuk promosi perjudian.

Di sisi lain, masyarakat didorong ikut melaporkan situs maupun konten perjudian melalui kanal resmi.

Meutya menegaskan pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi pemerintah, aparat penegak hukum, industri, serta masyarakat untuk menjaga ruang digital tetap aman.