Karang Taruna Kota Yogyakarta Dikukuhkan, Siap Perkuat Peran Pemuda

KOTA YOGYAKARTA – Pengurus Karang Taruna Kota Yogyakarta periode 2026–2031 resmi dikukuhkan di Graha Pandawa, Balai Kota Yogyakarta, Minggu (6/9/2026). Pengukuhan dilakukan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori.

Kepengurusan baru tersebut dipimpin Yuliantono sebagai ketua dengan melibatkan 53 pengurus yang mewakili 14 kemantren di Kota Yogyakarta.

Yuliantono mengatakan, kepengurusan periode 2026–2031 membawa semangat untuk menjadikan Karang Taruna sebagai organisasi yang mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Upaya tersebut akan ditempuh melalui penguatan kerja sama dengan pemerintah daerah, perangkat daerah, organisasi kepemudaan, dan berbagai unsur masyarakat.

“Kami ingin selanjutnya Karang Taruna dapat berdampak nyata bagi Kota Yogyakarta,” ujar Yuliantono.

Sebelum pengukuhan, jajaran pengurus telah membangun komunikasi dengan sejumlah perangkat daerah. Penguatan kelembagaan juga akan dilakukan hingga tingkat 14 kemantren dan 45 kelurahan agar program kepemudaan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Yuliantono berharap Karang Taruna di tingkat kemantren dan kelurahan memperoleh dukungan anggaran yang memadai sehingga kegiatan kepemudaan dapat berjalan optimal.

Rapat kerja kepengurusan baru akan membahas program dalam enam bidang. Bidang tersebut mencakup organisasi, kaderisasi dan keanggotaan; kesehatan dan sosial; kerelawanan dan lingkungan hidup; media; pemuda, olahraga, UMKM dan pariwisata; serta seni budaya dan keistimewaan.

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Budi Santosa Asrori mengapresiasi semangat kepengurusan baru. Ia berharap Karang Taruna dapat mengambil peran lebih besar dalam mendukung program pemerintah, terutama terkait kebersihan, pengelolaan sampah, peningkatan kualitas generasi muda, dan kewirausahaan pemuda.

Selain menjadi mitra pemerintah, Karang Taruna juga diharapkan tetap kritis serta mampu mengawal kebijakan publik secara konstruktif.

“Pemuda harus tetap kritis sebagai kontrol terhadap kebijakan pemerintah,” kata Budi.