Kota Yogyakarta Peringkat Pertama Nasional SPM Pendidikan 2026

KOTA YOGYAKARTA – Kota Yogyakarta meraih peringkat pertama nasional dalam capaian Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan 2026 untuk kategori kota. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, Kota Yogyakarta memperoleh skor 92,53 dengan predikat “Tuntas Utama”.

Capaian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Budi Santoso Asrori, dalam kegiatan Pendampingan Penganggaran SPM Pendidikan atau RAPBD di New Saphir Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Budi mengatakan, posisi tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan capaian pada 2024, ketika Kota Yogyakarta berada di peringkat keempat nasional.

Menurutnya, keberhasilan tersebut ditopang optimalisasi tiga dimensi utama SPM Pendidikan, meliputi akses pendidikan, mutu pembelajaran, serta iklim satuan pendidikan atau lingkungan sekolah.

Berbagai program pendukung dijalankan secara terintegrasi, salah satunya Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) yang menjangkau peserta didik mulai jenjang TK, SD, SMP, SMA/SMK hingga perguruan tinggi. Pemerintah Kota Yogyakarta juga menyalurkan BOSDA kepada sejumlah lembaga pendidikan, mulai TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SPNF/SKB.

Budi menegaskan, pemenuhan SPM Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Dukungan lintas organisasi perangkat daerah diperlukan, khususnya dalam pendataan penduduk dan memastikan seluruh anak usia sekolah memperoleh layanan pendidikan.

Indikator SPM juga meliputi kompetensi literasi dan numerasi berdasarkan asesmen nasional, penyerapan lulusan SMK ke dunia kerja, serta keamanan, kebhinekaan dan inklusivitas di lingkungan pendidikan. Perhatian terhadap pendidikan anak usia dini turut membutuhkan keterlibatan DP3AP2KB, Dinas Sosial dan perangkat daerah terkait.

Kasubag Umum BPMP DIY, Adri Margono, membenarkan bahwa Kota Yogyakarta menempati posisi pertama nasional untuk kategori kota. Sementara itu, Provinsi DIY berada di peringkat kedua nasional dan Kabupaten Bantul menjadi peringkat pertama untuk kategori kabupaten.

Pendampingan penganggaran tersebut diikuti sekitar 180 peserta dari unsur pemerintah daerah dan BPMP DIY. Kegiatan diarahkan untuk menghasilkan dokumen perencanaan RAPBD yang secara eksplisit mendukung pemenuhan layanan dasar pendidikan.