Wali Kota Yogyakarta Ajak Warga Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan Data Akurat

YOGYAKARTA – Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengajak seluruh masyarakat Kota Yogyakarta untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 dengan memberikan data yang akurat, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus. Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran serentak Sensus Ekonomi 2026 yang digelar di Teras Malioboro, Kamis (18/6/2026).

Menurut Hasto, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang memiliki peran penting dalam menyediakan data dasar bagi penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi. Karena hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh masyarakat agar tidak ada aktivitas ekonomi yang terlewat dari pendataan.

“Sensus Ekonomi ini sangat penting karena hanya dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kalau sampai ada yang tidak terdata, maka kesempatan berikutnya harus menunggu satu dekade lagi. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas,” ujar Hasto.

Ia menjelaskan, data yang dihimpun dalam sensus bersifat mikro dan dicatat berdasarkan nama serta alamat pelaku usaha maupun aktivitas ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, partisipasi warga menjadi kunci utama dalam menghasilkan data yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurutnya, data yang lengkap akan membantu pemerintah memetakan kondisi ekonomi secara lebih akurat, mulai dari usaha berskala besar hingga usaha mikro yang dijalankan di lingkungan rumah tangga. Hasil pendataan tersebut nantinya menjadi dasar dalam merancang program pembangunan, kebijakan ekonomi, hingga strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kalau sampai ada yang tidak terekam dengan baik, tentu sangat disayangkan karena data menjadi tidak lengkap dan kurang valid. Padahal data ini nantinya menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan dan penyusunan berbagai kebijakan ekonomi,” katanya.

Hasto menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas lapangan, melainkan membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap warga dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta melibatkan 4.082 petugas lapangan yang akan mendata sekitar 606 ribu pelaku usaha di seluruh wilayah DIY.

Pendataan berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 secara langsung dari rumah ke rumah atau door to door, termasuk menjangkau aktivitas ekonomi yang dilakukan di tingkat keluarga.

“Pendataan dilakukan secara menyeluruh agar seluruh aktivitas ekonomi dapat terpotret dengan baik. Tidak hanya usaha formal, tetapi juga berbagai aktivitas ekonomi yang berlangsung di lingkungan rumah tangga,” ujarnya.

Sonny menjelaskan, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 turut memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas data. Teknologi tersebut digunakan untuk mendeteksi anomali maupun ketidaksesuaian data secara cepat sehingga potensi kesalahan dapat diminimalkan sejak awal proses pendataan.

Selain itu, metode sensus kali ini juga mengalami perubahan dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Jika sebelumnya lebih berfokus pada unit usaha, kini seluruh aktivitas ekonomi dalam rumah tangga turut dicatat, termasuk usaha yang belum memiliki identitas resmi, papan nama, maupun promosi.

Menurut Sonny, pendekatan tersebut penting karena masih banyak aktivitas ekonomi yang berjalan dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah meskipun belum terdata secara formal. Ia menilai DIY menjadi wilayah yang menarik untuk dipotret melalui sensus ini mengingat pertumbuhan ekonominya pada 2025 mencapai 5,49 persen, tertinggi di Pulau Jawa.

Ia pun mengajak masyarakat untuk menerima petugas sensus dengan terbuka. Sonny memastikan seluruh data yang dikumpulkan akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik nasional.