Pemkot Yogyakarta Perkuat Digitalisasi Transaksi Pemda, ETPD 2026 Raih Skor 98,42

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta terus memperkuat transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah melalui optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi pelayanan sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah.

Komitmen itu ditegaskan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-DIY di Grand Hotel De Djokja, Kamis (16/7/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwana X secara simbolis meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah menggunakan mesin EDC. Seluruh kepala daerah se-DIY, termasuk Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, juga menandatangani komitmen bersama optimalisasi pemanfaatan KKI dan perluasan kanal pembayaran melalui mekanisme agregasi bersama Pemda DIY dan Bank BPD DIY.

Hasto mengatakan, implementasi ETPD Kota Yogyakarta pada 2026 telah masuk kategori optimal dengan skor 98,42. Digitalisasi transaksi dinilai memberikan dampak positif terhadap penerimaan daerah.

Menurutnya, pendapatan daerah Kota Yogyakarta yang sebelumnya berada di kisaran Rp830 miliar berhasil menembus lebih dari Rp1 triliun pada 2025. Sementara pada asesmen semester pertama 2026, transaksi digital telah mencapai 72,6 persen, terdiri atas pembayaran digital pajak sebesar 74 persen dan retribusi daerah 60 persen.

Meski demikian, Pemkot Yogyakarta masih melihat peluang penguatan infrastruktur dan integrasi sistem. Saat ini terdapat tujuh kanal pembayaran yang akan terus dikembangkan dan diintegrasikan dengan sejumlah aplikasi pemerintahan agar pelayanan semakin efektif.

Digitalisasi juga dibarengi inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemkot Yogyakarta antara lain menggelar Pekan Pembayaran PBB dengan insentif potongan pokok pajak lima persen, pembebasan denda, pemberian hadiah, serta layanan jemput bola melalui program SiJek.

Hasto menyebut program insentif tersebut mendapat respons tinggi dari masyarakat. Dalam satu hari pelaksanaan Pekan Pembayaran PBB, penerimaan daerah tercatat mencapai sekitar Rp52 miliar.

Pada semester kedua 2026, Pemkot Yogyakarta menargetkan perluasan QRIS di pasar rakyat, implementasi QRIS Tap di Taman Pintar dan Terminal Giwangan, serta integrasi kanal pembayaran Bank BPD DIY dengan perbankan nasional dan swasta.

Sementara itu, Sri Sultan menegaskan digitalisasi tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi atau kanal pembayaran. Keberhasilannya harus tercermin dari peningkatan pendapatan, tertibnya belanja, percepatan layanan, penguatan akuntabilitas, serta kemudahan yang dirasakan masyarakat.