DKI Jakarta Belajar Pengelolaan Sampah ke Yogyakarta, Mas JOS Jadi Sorotan

YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta menerima kunjungan kerja Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk mempelajari pengelolaan sampah dan pembangunan infrastruktur, Kamis (9/7/2026). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencari solusi atas persoalan sampah yang masih menjadi tantangan besar di ibu kota.

Rombongan Komisi D DPRD DKI Jakarta diterima langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Balai Kota Yogyakarta.

Dalam paparannya, Hasto menjelaskan bahwa Kota Yogyakarta sempat menghadapi kondisi darurat sampah ketika tempat pembuangan sementara dipenuhi tumpukan sampah dan akses menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) mengalami kendala. Namun, kondisi tersebut kini berhasil diatasi melalui perubahan pola pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat secara aktif.

“Empat bulan terakhir kami sudah tidak membutuhkan TPA. Sampah sebanyak 300 hingga 400 ton per hari dapat diselesaikan melalui rekonstruksi sosial, yaitu mengubah perilaku masyarakat dan menggerakkan berbagai cara pengelolaan sampah,” ujar Hasto.

Salah satu program unggulan yang diterapkan adalah Gerakan Masyarakat Jogja Olah Sampah (Mas JOS). Melalui gerakan ini, warga diwajibkan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah kemudian diangkut menggunakan gerobak khusus, bukan dibuang langsung ke depo, sehingga proses pengolahan dapat berjalan lebih efektif.

Pemkot Yogyakarta juga menjalankan program emberisasi untuk mengolah sampah organik menjadi pakan ternak maupun media budidaya maggot. Selain itu, pemerintah mengembangkan biopori jumbo sebagai tempat pengolahan sampah organik seperti daun dan limbah kebun. Satu unit biopori jumbo mampu menampung hingga tiga ton sampah organik dan menghasilkan pupuk yang dipanen setiap dua bulan.

Hasto mengungkapkan, hingga kini sekitar 600 biopori jumbo telah dibangun dari target 1.000 unit yang akan tersebar di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Pengelolaannya turut diawasi oleh Jumilah (Juru Pilah Sampah), pemerintah kelurahan, dan pengurus RW agar berjalan optimal.

Menurutnya, pembangunan biopori jumbo relatif murah namun memberikan manfaat besar, baik dalam mengurangi volume sampah maupun menghasilkan pupuk organik yang ke depan akan dimanfaatkan untuk mendukung petani di wilayah sekitar, seperti Kabupaten Kulon Progo, Purworejo, dan Gunungkidul.

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan karena Jakarta tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama menjelang diberlakukannya pembatasan sistem pembuangan terbuka (open dumping) mulai 1 Agustus 2026.

Ia menilai pengalaman Kota Yogyakarta layak dijadikan referensi karena mampu mengatasi persoalan sampah melalui keterlibatan masyarakat, bukan hanya mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup.

“Kami ingin belajar bagaimana Kota Yogyakarta membangun kesadaran masyarakat sehingga pengelolaan sampah bisa berjalan efektif. Banyak ilmu yang kami dapatkan dan akan menjadi bahan pembahasan di Komisi D,” ujar Yuke.

Ia mengapresiasi pendekatan kolaboratif yang diterapkan Pemkot Yogyakarta di bawah kepemimpinan Hasto Wardoyo. Menurutnya, keberhasilan pengelolaan sampah membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, kreativitas pemerintah, serta komitmen bersama untuk mengubah perilaku dalam mengelola sampah secara berkelanjutan.