IPB Tegaskan Tak Kelola Dapur MBG, Fokus Perkuat Riset dan Sistem Pemenuhan Gizi Nasional

BOGOR – IPB University menegaskan bahwa keterlibatan kampus dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak berada pada aspek operasional dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sebaliknya, IPB mengambil peran strategis dalam penguatan riset, kajian akademik, dan pengembangan sistem pemenuhan gizi nasional.

Penegasan tersebut disampaikan dalam forum dialog terbuka antara pimpinan kampus dan mahasiswa di Gedung Startup Center, Kampus Taman Kencana, Bogor. Dialog digelar sebagai upaya meluruskan berbagai informasi yang berkembang di masyarakat terkait posisi dan keterlibatan IPB dalam program MBG.

Rektor IPB University, Dr Alim Setiawan Slamet, mengatakan sejak awal pihak kampus telah memutuskan untuk tidak terlibat langsung dalam operasional SPPG. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan berbagai risiko teknis dan aspek keamanan pangan.

“Kami membuka ruang dialog karena masih ada informasi yang berkembang secara tidak utuh sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Posisi IPB perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terjadi persepsi yang keliru,” ujarnya.

Menurut Alim, kontribusi IPB diwujudkan melalui pembentukan Center of Excellence (CoE) Pemenuhan Gizi Nasional bersama Badan Gizi Nasional, Bappenas, Unicef, dan berbagai mitra lainnya.

Melalui CoE tersebut, IPB berperan dalam penyusunan kajian akademik, pengembangan standar mutu, pelatihan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pengawasan berbasis data. Selain itu, kampus juga mendorong pembentukan pusat-pusat keunggulan serupa di berbagai daerah di Indonesia, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa Timur.

Kepala Lembaga Riset Internasional Pangan, Gizi, Kesehatan, dan Halal IPB University, Prof Erika B Laconi, menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki mandat utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penguatan sistem pengendalian mutu.

Menurutnya, mahasiswa dan sivitas akademika memiliki ruang yang luas untuk berkontribusi melalui penelitian, inovasi pangan, pengawasan lapangan, hingga pengembangan startup berbasis pangan dan gizi.

Sementara itu, terkait pengelolaan SPPG, IPB menjelaskan bahwa pembangunan dan operasionalnya dilakukan oleh PT Bogor Life Science and Technology (BLST), perusahaan holding milik IPB, melalui yayasan yang dibentuk secara khusus dan berbadan hukum terpisah.

Direktur PT BLST, Dr Luhur Budijarso, mengatakan pengembangan SPPG telah melalui kajian risiko yang matang selama lebih dari satu tahun. Menurutnya, model yang dikembangkan tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan operasional.

“Tujuan utamanya adalah membangun ekosistem agribisnis dan rantai pasok pangan yang berkelanjutan, sehingga manfaat program juga dirasakan oleh petani, peternak, dan pelaku UMKM lokal,” katanya.

BLST juga menegaskan bahwa lokasi SPPG tidak berada di dalam lingkungan kampus, tidak menggunakan fasilitas maupun sumber daya IPB, serta tidak diperuntukkan bagi pengadaan MBG untuk mahasiswa.

Sementara itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) IPB menilai dialog terbuka tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi kampus dalam program MBG sekaligus mendorong keterlibatan mahasiswa dalam mengawal implementasi kebijakan pemenuhan gizi nasional.