Delapan SPPG di Solo Ditutup Sementara, Pemkot Dukung Langkah BGN

SOLO – Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menutup sementara delapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Solo akibat belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai standar.

Menurut Astrid, kebijakan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan dan standardisasi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai setiap SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga kualitas layanan kepada masyarakat.

“Ini menandakan bahwa standardisasi memang dijalankan. Ketika ada yang belum sesuai dengan standar, tentu harus dilakukan penyesuaian,” kata Astrid, Sabtu (6/6/2026).

Astrid menegaskan pemerintah daerah sebagai pelaksana program memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap seluruh SPPG. Jika ditemukan fasilitas atau operasional yang tidak memenuhi standar, hasil pengawasan tersebut harus disampaikan dan ditindaklanjuti.

Ia menilai keputusan BGN untuk menghentikan sementara operasional SPPG yang belum memenuhi persyaratan merupakan langkah positif dalam menjaga kualitas pelaksanaan program MBG.

“Artinya ada standar yang harus dicapai oleh masing-masing SPPG agar pelayanan kepada masyarakat dalam program MBG dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Astrid berharap momentum pergantian kepemimpinan di BGN dapat memperkuat komitmen penerapan standar secara merata di seluruh daerah. Menurutnya, penerapan standar tidak cukup hanya di tingkat pusat, tetapi juga harus konsisten hingga ke daerah-daerah yang memiliki tantangan lebih kompleks.

Ia mengakui menjaga kualitas dan standardisasi di wilayah perkotaan seperti Solo relatif lebih mudah dibandingkan daerah kabupaten atau wilayah terpencil yang memiliki kondisi geografis dan infrastruktur berbeda.

Selain penguatan aspek teknis dan pengawasan, Astrid juga berharap program MBG dapat terintegrasi dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Salah satunya melalui optimalisasi distribusi bahan pangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur-dapur SPPG.

Menurut dia, pasokan bahan pangan bagi program MBG tidak seharusnya hanya bergantung pada perusahaan besar. Keterlibatan petani dan pelaku usaha lokal dinilai penting agar manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan bergizi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.